Kritik untuk Kajian Kriminalisasi Ulama (Day 32 of 99)

sertifikasi-khatib

Sumber foto : Facebook Mba Asri Supatmiati

Kemarin, saya menjadi salah satu narasumber kajian online berjudul Di Balik Upaya Mengkriminalkan Ulama menjelang Pilkada Jakarta. Kalau ada yang tidak puas dengan kajian tersebut, saya adalah orang pertama yang paling dan sangat tidak puas dengan kajian tersebut.

Sejak awal saya merasa bahwa tema diskusi kajian ini terlalu sulit untuk saya. Saya merasa bahwa saya harus berbicara hanya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat muslim, bahwa terjadi upaya sistematis kriminalisasi ulama. Kritik utama saya terhadap kajian ini adalah, kekurangan para narasumber (termasuk saya sendiri, dong, jadinya) dalam menyampaikan data dan fakta riil untuk membuktikan bahwa memang sedang terjadi upaya menjadikan para ulama sebagai kriminal. Kecuali para ulama yang selalu mendukung pemerintah, tentu saja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan.

Masalahnya adalah, tidak ada media mainstream menganalisis hal ini. Bisa dikatakan, perhatian seluruh media tersedot kepada proses pilkada DKI Jakarta itu sendiri, dan tidak melihat terjadinya upaya kriminalisasi ulama. Alhasil, secara jujur, saya merasa saya bicara setengah hati karena bisa dikatakan tidak memegang faktanya. Bersyukur peran saya berbicara hanya mendampingi para muslimah yang punya ilmunya, dan lebih memahami fakta di lapangan.

Kita paham bahwa media adalah realitas tangan kedua. Artinya, kita nggak bisa sepenuhnya percaya kepada media. Dan politik bukan apa yang kelihatan di media, melainkan apa yang sebenarnya terjadi yang tidak ditayangkan di media massa.

Saya pribadi, yang hanya mengambil data dari media, jujur kesulitan mengungkapkan fakta terjadi upaya kriminalisasi ulama di Indonesia. Tapi sempat bikin coret-coretan kronologis selain dari media, juga dari pengalaman pribadi satu tahun terakhir.

Dalam setahun terakhir, para tokoh umat Islam yang bersilaturahmi ke United Kingdom (UK) selalu menyisipkan 2 pesan: 1) Keharaman memilih pemimpin non-muslim, dan 2) Kewajiban umat Islam untuk memilih pemimpin muslim yang baik.

Biasanya saya selalu ‘mendebat’ para tokoh ini dengan dalih Indonesia bukan negara agama, Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warganegara berhak mencalonkan diri dalam semua pesta demokrasi regardless apa pun etnis dan agamanya.

Timeline di media yang kemudia membuat saya memikirkan ulang pernyataan para tokoh muslim Indonesia yang kontak dengan kami di UK:

September 2016: Aksi Gema Pembebasan dan Hizbut Tahrir Indonesia menolak Pemimpin Kafir

Oktober 2016 : Beredar video terkait BTP menyinggung Al Maidah 51 dalam kunjungan budidaya ikan kerapu di kepulauan Seribu. Buni Yani ditangkap. MUI mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan (PSK) yang menyatakan bahwa BTP melakukan penodaan terhadap Alquran dan agama Islam.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Din Syamsuddin menyatakan, fatwa MUI dalam bentuk pendapat dan sikap keagamaan menyikapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap Surat Al Maidah ayat 51 merupakan permintaan Polri. Fatwa itu digunakan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

“MUI mengeluarkan fatwa, itu atas permintaan Polri. Waktu itu belum bisa dijadikan tersangka dan terdakwa sebelum ada fatwa,” ujar Din di kantor pusat MUI, Jakarta, Rabu (18/1). Lebih lanjut, Din menjelaskan, fatwa MUI merupakan instrumen untuk mengarahkan cara pandang umat Islam terhadap sebuah persoalan. Namun, kata dia, fatwa bukanlah hukum positif layaknya undang-undang.

Meski tak merinci secara detail penyataannya, Din mengatakan, fatwa itu merupakan sikap MUI untuk melindungi stabilitas negara akibat pernyataan Ahok. Pasalnya, Din menuturkan, pernyataan Ahok soal Surat Al Maidah Ayat 51 menimbulkan bertentangan dengan semangat kerukunan dan kemajemukan. (BBC Indonesia, Januari 2017)

14 Oktober: Aksi Bela Islam jilid I

27 Oktober : Sukmawati Sukarnoputri melaporkan HRS ke Bareskrim dengan tuduan penistaan Pancasila

4 Novermber : Aksi Bela Islam jilid II (411) diikuti Aa Gym, Ustadz Arifin llham, Tengku Zulkarnaen; yang notabene selama ini tidak berpolitik

15 November : Dilakukan gelar perkara secara terbuka terbatas untuk menentukan status hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama.

16 November : Kepolisian menetapkan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama. Namun berdasarkan sejumlah pertimbangan, diputuskan bahwa Basuki tidak ditahan di penjara, hanya paspornya ditahan sehingga tidak bisa ke luar negeri.

Beberapa media seperti ABC mewawancarai Basuki terkait kasus yang menimpa dirinya. Dalam wawancara tersebut Basuki malah menuding para pendemo mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- untuk hadir dalam aksi tersebut. [18] [19]Hal ini menimbulkan persoalan baru karena banyak kalangan terutama para pendemo tidak terima terhadap tuduhan yang dilontarkan Basuki.

2 Desember : Aksi Bela Islam III (212).

10 Januari : Pidato Presiden Megawati di HUT PDI Perjuangan ke-44 yang membawa urusan peramal masa depan, membuat sejumlah kalangan mempertanyakan keimanannya.

Dalam pidatonya Megawati menyindir para ulama penganut ideologi tertutup yang disebut ‘para peramal masa depan’ (akhirat).

“Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa ‘self full filling prophecy’, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan apa yang pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya,” kata Megawati.

Tokoh budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun mengomentari tentang pidato Megawati.
“Kalau kemarin Bu Mega pidato di ulang tahun PDIP yang mengatakan banyak temen-temen dari idiologi tertutup itu yang mengklaim tentang masa depan yang notabene mereka belum pernah mengalamainya….”
“Ohh.. dadi kudu ngalami sik akhirat kae kondo ning ndunyo” (Ohh.. jadi harus mengalami kehidupan akhirat dulu baru cerita di dunia)
“Ini kalo resminya Kafir… kalo resminya orang yang tidak percaya kepada akhirat itu sebenarnya logis bahwa dia juga tidak percaya kepada Allah. Itu nek ukuran resmi syar’i nya kafir….”

12 Januari : Tengku Zulkarnaen ditolak warga Dayak. Tujuan Tengku datang ke Pontianak adalah untuk mengisi tabligh Akbar, namun disambut spanduk dengan tulisan ‘Forum Pemuda Dayak’ yang isinya meminta pembubaran FPI dan ormas anti-Pancasila dan UUD 1945.

12 Januari : HRS diperiksa diperiksa oleh Polda Jabar sebagai terlapor kasus dugaan penistaan Pancasila oleh Sukmawati Sukarnoputri, GMBI mengerahkan massanya di sekitar Polda Jabar. Pecah bentrokan FPI-GMBI yang akhirnya sempat menyeret nama Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan selaku pembina GMBI.

Masih di sekitar tanggal yg sama, Ahli Hukum Dewan Pimpinan MUI, DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH menilai bahwa pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab pada hari ini adalah kriminalisasi terhadap karya Ilmiah.

“Tindakan Polri ini termasuk abuse of power, bagaimana mungkin suatu hasil penelitian Ilmiah berupa tesis yang telah diujikan kemudian diragukan, dipertanyakan dan bahkan dijadikan objek pemeriksaan atas laporan Sukmawati Soekarno Putri,” kata Abdul Chair dalam keterangan persnya, Kamis (12/1/2017).

Menurut Abdul Chair, rumusan Pancasila yang dikaji secara Ilmiah oleh Habib Rizieq adalah sah dan sesuai dengan fakta historis. Adapun pendapat menyangkut hari lahir Pancasila, apakah tanggal 1 Juni atau 22 Juni  secara akademik terbuka ruang untuk didiskusikan (debatable)  dan hal yang lumrah dalam dunia akademik.

13 Januari : Wacana pembubaran HTI dan FPI oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

18 Januari : Penangkapan Nurul Fahmi, simpatisan FPI ditangkap dg dakwaan penghinaan terhadap bendera negara. Bebas dg jaminan oleh Ust. Arifin Ilham.

24 Januari : ILC Membidik Rizieq dibatalkan.

31 Januari : KH Ma’ruf Amien menjadi saksi dari MUI di persidangan BTP.

Di hari yang sama Firza Husein ditangkap dg tuduhan merencanakan makar.

6 Februari : Ust. Bachtiar Nasir diperiksa Bareskrim terkait tindak pidana pencucian uang.

8 Februari : Instagram Divisi Humas Polri memposting Tulisan Opini Berujung Jeruji yang kemudian dihapusnya.

10 Februari : Ustadz Adnin Armas diperiksa.

Saya pribadi, sebagai yang tidak mendukung paslon mana pun, jadi punya minimal 2 pertanyaan.

Pertama, kasus GMBI vs FPI, kenapa nggak ada follow up-nya?

Kedua, penyadapan telepon oleh pengacara BTP kepada KH Ma’ruf Amien dan Presiden SBY, gimana kelanjutannya? Menurut Pak Mahfud MD, ini kasus besar yang seharusnya diungkap ke publik.

Soal telpon-telponan KHMA-SBY, bakan andai benar KHMA mendukung AHY, dalam kacamata hukum di Indonesia, ini semua tiak melanggar hukum. Justru penyadapan itu yang menurut Pak Mahfud MD adalah pelanggaran luar biasa.

Trus, gimana lanjutannya?

Meanwhile, cari data dan fakta lewat media massa soal kriminalisasi ulama, buat eike, bak nyari uang koin yang jatuh ke kotak mainan krucils… Susah bukan main… Jarang media yang mau memberitakannya, dan sedikit umat Islam yang ‘siaga/aware’ terhadap kejadian ini…

Colchester, Essex, 13 Februri 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s